Navigasi Logistik EPC 2026: Menyeimbangkan Kepatuhan Ketat dan Efisiensi Biaya Proyek

Dinamika industri logistik Indonesia di awal tahun 2026 menghadirkan tantangan baru yang menuntut strategi adaptif. Pasca-periode kesibukan manufaktur global seperti Imlek, volume project cargo yang masuk ke pelabuhan utama sering mengalami fluktuasi tajam.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait terus memperkuat instrumen kepatuhan impor—seperti Permendag 47/2025—sebagai upaya memastikan transparansi dan tata kelola perdagangan yang lebih baik.

Bagi pelaku sektor EPC (Engineering, Procurement, and Construction), situasi ini menciptakan dilema strategis:
bagaimana tetap patuh terhadap regulasi teknis yang semakin mendalam tanpa mengorbankan jadwal proyek dan efisiensi biaya?

Sinergi Antara Kepatuhan dan Efisiensi

Langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan impor—termasuk persyaratan Laporan Surveyor (LS), pemenuhan standar SNI, hingga validasi Masterlist—memiliki tujuan jangka panjang yang positif. Visi utamanya adalah menurunkan biaya logistik nasional melalui kepastian hukum dan standarisasi proses.

Namun secara operasional, pemenuhan dokumen ini sering memakan waktu.
Jika kargo proyek tetap berada di pelabuhan (TPS) selama proses administrasi berlangsung, biaya penumpukan (demurrage) akan terus berjalan, yang pada akhirnya justru menaikkan total biaya logistik proyek.

Dengan kata lain, kepatuhan tanpa strategi bisa berujung pada inefisiensi.

Fasilitas PLB: Solusi Tengah yang Strategis

Pusat Logistik Berikat (PLB) hadir sebagai “ruang tunggu” resmi yang diakui negara untuk membantu pelaku industri mencapai keseimbangan antara kepatuhan dan efisiensi.

PLB bukan sekadar gudang penyimpanan, melainkan instrumen fiskal dan operasional yang memberikan fleksibilitas bagi pemilik proyek:

1️⃣ Penyelesaian Administrasi di Luar Pelabuhan

PLB memungkinkan kargo proyek dipindahkan dari pelabuhan segera setelah tiba.
Proses pengecekan SNI, verifikasi LS, atau finalisasi Masterlist dapat dilakukan tanpa tekanan biaya demurrage pelabuhan yang tinggi.

2️⃣ Optimalisasi Arus Kas

Melalui skema ini, kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor (PDRI) dapat ditangguhkan.
Hal ini krusial untuk menjaga kesehatan finansial proyek, terutama saat menunggu persetujuan regulasi atau jadwal instalasi di lapangan.

3️⃣ Mendukung Program Pemerintah

Penggunaan PLB membantu mengurangi kepadatan pelabuhan (dwelling time), yang merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional.

PLB dengan demikian berfungsi sebagai buffer strategis dalam ekosistem proyek EPC.

Membangun Resiliensi Rantai Pasok

Memasuki 2026 dengan dinamika regulasi yang terus berkembang, resiliensi rantai pasok proyek tidak lagi hanya bergantung pada kecepatan pengiriman.

Kini, ketahanan proyek ditentukan oleh kemampuan mengelola hambatan administratif secara cerdas dan terencana.

Memanfaatkan fasilitas kepabeanan seperti PLB adalah langkah logis untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal—tanpa keluar dari koridor hukum yang ditetapkan pemerintah.

Efisiensi bukan lagi sekadar target biaya, tetapi hasil dari desain sistem yang tepat.

Penutup

Berbagi wawasan dan praktik terbaik dalam pengelolaan project cargo adalah bagian dari upaya kolektif memajukan infrastruktur Indonesia.

Dengan pemahaman yang tepat mengenai regulasi dan fasilitas yang tersedia, perusahaan EPC dapat menjadikan kepatuhan sebagai fondasi stabilitas proyek—bukan hambatan.

Bagaimana strategi perusahaan Anda dalam menyeimbangkan kepatuhan impor dan efisiensi biaya proyek tahun ini?
Kami terbuka untuk berdiskusi dan bertukar perspektif mengenai optimalisasi logistik proyek di Indonesia.