Blog Articles
2026.02.22
Dampak BRI yang lebih mendasar terletak pada bagaimana inisiatif ini mengubah jalur perdagangan, struktur rantai pasok, dan distribusi nilai ekonomi di kawasan Asia. 2025.12.08
Dalam pengawasan DJBC yang berbasis data dan risk profiling, importir tidak lagi dapat mengandalkan pola lama.
Akurasi HS, nilai pabean, dan konsistensi dokumen kini menjadi penentu utama risiko Anda. 2025.11.30
Menteri Keuangan langsung turun ke lapangan, membongkar kontainer dengan nilai deklarasi hanya Rp117 ribu tetapi dijual Rp50 juta di pasaran. Satu kasus itu saja berpotensi membuat negara kehilangan Rp220 juta. 2025.11.24
Banyak importir merasa aman begitu mendapatkan fasilitas masterlist dari BKPM atau Kementerian Investasi.
Logikanya sederhana: kalau sudah dapat pembebasan bea masuk dan PPN, berarti semua urusan impor pasti lancar.
Namun sejak pemerintah memberlakukan paket regulasi baru — Permendag 16 hingga 24 Tahun 2025 — mulai 29 Agustus 2025, asumsi itu tidak lagi benar.
Baca artikel ini
Navigasi Logistik EPC 2026: Menyeimbangkan Kepatuhan Ketat dan Efisiensi Biaya Proyek
Dinamika industri logistik Indonesia di awal tahun 2026 menghadirkan tantangan baru yang menuntut strategi adaptif. Pasca-periode kesibukan manufaktur global seperti Imlek, volume project cargo yang masuk ke pelabuhan utama sering mengalami fluktuasi tajam. 2026.02.16
Baca artikel ini
Bertahan di Tengah Ketidakpastian: Strategi Impor Industri Saat Pengawasan Pemerintah Diperketat
Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik terhadap tata kelola kepabeanan meningkat. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem perdagangan nasional. 2026.02.09
Baca artikel ini
Permenperin 1/2024 & 23/2025: Mengapa EPC 2026 Harus Mendesain Proyek dengan Kepatuhan Sejak Tender
Dalam dua tahun terakhir, arah kebijakan impor besi dan baja di Indonesia semakin jelas. Melalui Permenperin No. 1 Tahun 2024 dan Permenperin No. 23 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa impor baja bukan sekadar aktivitas perdagangan, melainkan bagian dari arsitektur industri nasional yang harus direncanakan secara presisi, transparan, dan patuh standar. 2026.01.24
Baca artikel ini
Spare Parts Logistics sebagai Strategic Control System: Bagaimana TCI Menjaga Uptime, Modal, dan Kepercayaan
Bagi direksi dan pemilik aset alat berat, spare parts bukan sekadar item operasional. Ia adalah instrumen strategis yang menentukan tiga hal krusial: uptime alat, efisiensi modal kerja, dan kontrol risiko. Namun dalam praktiknya, spare parts logistics masih sering diperlakukan sebagai fungsi gudang—bukan sebagai sistem kendali bisnis. 2026.01.17
Baca artikel ini
Volatilitas Rupiah: Mengapa Importir Rugi Bahkan Sebelum Barang Terjual
Dalam beberapa minggu terakhir, volatilitas nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian dalam dinamika ekonomi Indonesia. Namun bagi perusahaan yang bergantung pada impor, pergerakan kurs bukan sekadar isu makroekonomi — dampaknya langsung terasa pada biaya, arus kas, dan risiko persediaan. 2026.01.06
Baca artikel ini
Ketika Baja Murah Membanjiri Pasar: Pelajaran dari Kebijakan Tarif India untuk Masa Depan Industri Baja Indonesia
Pada akhir 2025, India mengambil langkah tegas: mengenakan tarif pada beberapa produk baja impor untuk menahan masuknya baja murah. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kebijakan proteksionis biasa. Namun bagi pelaku industri, keputusan ini adalah sinyal penting tentang arah perdagangan baja global di 2026. 2025.12.29
Baca artikel ini
Indonesia di Persimpangan Jalan: Mengubah Belt & Road Menjadi Keunggulan Perdagangan Jangka Panjang
Inisiatif Belt and Road (BRI) yang digagas Tiongkok sering kali dibahas di Indonesia dari sisi pembangunan infrastruktur: kereta cepat, pelabuhan, kawasan industri, dan pembangkit listrik. Infrastruktur tersebut memang penting, tetapi bukan inti dari cerita sebenarnya.Dampak BRI yang lebih mendasar terletak pada bagaimana inisiatif ini mengubah jalur perdagangan, struktur rantai pasok, dan distribusi nilai ekonomi di kawasan Asia. 2025.12.08
Baca artikel ini
Amankan Struktur Impor Anda
PPJK Bukan Perisai Kepatuhan.Dalam pengawasan DJBC yang berbasis data dan risk profiling, importir tidak lagi dapat mengandalkan pola lama.
Akurasi HS, nilai pabean, dan konsistensi dokumen kini menjadi penentu utama risiko Anda. 2025.11.30
Baca artikel ini
Cek Diri: Bagaimana Bea Cukai Menentukan Harga Wajar Sekarang — Checklist Wajib Sebelum Kirim Barang
Dalam tujuh hari terakhir, importir Indonesia diguncang satu kenyataan pahit: nilai invoice Anda tidak lagi dilihat sebagai kebenaran mutlak.Menteri Keuangan langsung turun ke lapangan, membongkar kontainer dengan nilai deklarasi hanya Rp117 ribu tetapi dijual Rp50 juta di pasaran. Satu kasus itu saja berpotensi membuat negara kehilangan Rp220 juta. 2025.11.24
Baca artikel ini
Siap Menghadapi Regulasi Impor yang Semakin Ketat: Panduan Praktis untuk Importir Indonesia
Dalam beberapa bulan terakhir, pelaku impor di Indonesia merasakan perubahan yang semakin ketat. Pemerintah memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem digital, dan menutup celah yang selama ini menyebabkan kerugian negara—mulai dari under-invoicing, salah HS code, hingga impor barang yang belum memenuhi standar keselamatan. 2025.11.17
Baca artikel ini
Mau Patuh Tidak Cukup: Celah Kecil yang Bisa Jadi Temuan Besar di Era Pengawasan Baru Impor
Temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam dua minggu terakhir di Tanjung Priok dan Tanjung Perak menunjukkan bahwa pengawasan impor Indonesia memasuki fase yang jauh lebih ketat. Pemeriksaan kini tidak hanya menargetkan pelaku yang sengaja melakukan manipulasi, tetapi juga kesalahan kecil yang sering tidak disadari importir yang sebenarnya bermaksud patuh. 2025.11.09
Baca artikel ini
Sudah Masterlist, Kok Masih Ditahan di Pelabuhan?
Ketika Masterlist Tidak Lagi Jadi Jaminan Kelancaran ImporBanyak importir merasa aman begitu mendapatkan fasilitas masterlist dari BKPM atau Kementerian Investasi.
Logikanya sederhana: kalau sudah dapat pembebasan bea masuk dan PPN, berarti semua urusan impor pasti lancar.
Namun sejak pemerintah memberlakukan paket regulasi baru — Permendag 16 hingga 24 Tahun 2025 — mulai 29 Agustus 2025, asumsi itu tidak lagi benar.