Testimoni Kontak Kami

Blog Articles

2026.02.22
Navigasi Logistik EPC 2026: Menyeimbangkan Kepatuhan Ketat dan Efisiensi Biaya Proyek
Baca artikel ini

Navigasi Logistik EPC 2026: Menyeimbangkan Kepatuhan Ketat dan Efisiensi Biaya Proyek

Dinamika industri logistik Indonesia di awal tahun 2026 menghadirkan tantangan baru yang menuntut strategi adaptif. Pasca-periode kesibukan manufaktur global seperti Imlek, volume project cargo yang masuk ke pelabuhan utama sering mengalami fluktuasi tajam.
2026.02.16
Bertahan di Tengah Ketidakpastian: Strategi Impor Industri Saat Pengawasan Pemerintah Diperketat
Baca artikel ini

Bertahan di Tengah Ketidakpastian: Strategi Impor Industri Saat Pengawasan Pemerintah Diperketat

Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik terhadap tata kelola kepabeanan meningkat. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem perdagangan nasional.
2026.02.09
Permenperin 1/2024 & 23/2025: Mengapa EPC 2026 Harus Mendesain Proyek dengan Kepatuhan Sejak Tender
Baca artikel ini

Permenperin 1/2024 & 23/2025: Mengapa EPC 2026 Harus Mendesain Proyek dengan Kepatuhan Sejak Tender

Dalam dua tahun terakhir, arah kebijakan impor besi dan baja di Indonesia semakin jelas. Melalui Permenperin No. 1 Tahun 2024 dan Permenperin No. 23 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa impor baja bukan sekadar aktivitas perdagangan, melainkan bagian dari arsitektur industri nasional yang harus direncanakan secara presisi, transparan, dan patuh standar.
2026.01.24
Spare Parts Logistics sebagai Strategic Control System: Bagaimana TCI Menjaga Uptime, Modal, dan Kepercayaan
Baca artikel ini

Spare Parts Logistics sebagai Strategic Control System: Bagaimana TCI Menjaga Uptime, Modal, dan Kepercayaan

Bagi direksi dan pemilik aset alat berat, spare parts bukan sekadar item operasional. Ia adalah instrumen strategis yang menentukan tiga hal krusial: uptime alat, efisiensi modal kerja, dan kontrol risiko. Namun dalam praktiknya, spare parts logistics masih sering diperlakukan sebagai fungsi gudang—bukan sebagai sistem kendali bisnis.
2026.01.17
Volatilitas Rupiah: Mengapa Importir Rugi Bahkan Sebelum Barang Terjual
Baca artikel ini

Volatilitas Rupiah: Mengapa Importir Rugi Bahkan Sebelum Barang Terjual

Dalam beberapa minggu terakhir, volatilitas nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian dalam dinamika ekonomi Indonesia. Namun bagi perusahaan yang bergantung pada impor, pergerakan kurs bukan sekadar isu makroekonomi — dampaknya langsung terasa pada biaya, arus kas, dan risiko persediaan.
2026.01.06
Ketika Baja Murah Membanjiri Pasar: Pelajaran dari Kebijakan Tarif India untuk Masa Depan Industri Baja Indonesia
Baca artikel ini

Ketika Baja Murah Membanjiri Pasar: Pelajaran dari Kebijakan Tarif India untuk Masa Depan Industri Baja Indonesia

Pada akhir 2025, India mengambil langkah tegas: mengenakan tarif pada beberapa produk baja impor untuk menahan masuknya baja murah. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kebijakan proteksionis biasa. Namun bagi pelaku industri, keputusan ini adalah sinyal penting tentang arah perdagangan baja global di 2026.
2025.12.29
Indonesia di Persimpangan Jalan: Mengubah Belt & Road Menjadi Keunggulan Perdagangan Jangka Panjang
Baca artikel ini

Indonesia di Persimpangan Jalan: Mengubah Belt & Road Menjadi Keunggulan Perdagangan Jangka Panjang

Inisiatif Belt and Road (BRI) yang digagas Tiongkok sering kali dibahas di Indonesia dari sisi pembangunan infrastruktur: kereta cepat, pelabuhan, kawasan industri, dan pembangkit listrik. Infrastruktur tersebut memang penting, tetapi bukan inti dari cerita sebenarnya.
Dampak BRI yang lebih mendasar terletak pada bagaimana inisiatif ini mengubah jalur perdagangan, struktur rantai pasok, dan distribusi nilai ekonomi di kawasan Asia.
2025.12.08
Amankan Struktur Impor Anda
Baca artikel ini

Amankan Struktur Impor Anda

PPJK Bukan Perisai Kepatuhan.

Dalam pengawasan DJBC yang berbasis data dan risk profiling, importir tidak lagi dapat mengandalkan pola lama.
Akurasi HS, nilai pabean, dan konsistensi dokumen kini menjadi penentu utama risiko Anda.
2025.11.30
Cek Diri: Bagaimana Bea Cukai Menentukan Harga Wajar Sekarang — Checklist Wajib Sebelum Kirim Barang
Baca artikel ini

Cek Diri: Bagaimana Bea Cukai Menentukan Harga Wajar Sekarang — Checklist Wajib Sebelum Kirim Barang

Dalam tujuh hari terakhir, importir Indonesia diguncang satu kenyataan pahit: nilai invoice Anda tidak lagi dilihat sebagai kebenaran mutlak.
Menteri Keuangan langsung turun ke lapangan, membongkar kontainer dengan nilai deklarasi hanya Rp117 ribu tetapi dijual Rp50 juta di pasaran. Satu kasus itu saja berpotensi membuat negara kehilangan Rp220 juta.
2025.11.24
Siap Menghadapi Regulasi Impor yang Semakin Ketat: Panduan Praktis untuk Importir Indonesia
Baca artikel ini

Siap Menghadapi Regulasi Impor yang Semakin Ketat: Panduan Praktis untuk Importir Indonesia

Dalam beberapa bulan terakhir, pelaku impor di Indonesia merasakan perubahan yang semakin ketat. Pemerintah memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem digital, dan menutup celah yang selama ini menyebabkan kerugian negara—mulai dari under-invoicing, salah HS code, hingga impor barang yang belum memenuhi standar keselamatan.
2025.11.17
Mau Patuh Tidak Cukup: Celah Kecil yang Bisa Jadi Temuan Besar di Era Pengawasan Baru Impor
Baca artikel ini

Mau Patuh Tidak Cukup: Celah Kecil yang Bisa Jadi Temuan Besar di Era Pengawasan Baru Impor

Temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam dua minggu terakhir di Tanjung Priok dan Tanjung Perak menunjukkan bahwa pengawasan impor Indonesia memasuki fase yang jauh lebih ketat. Pemeriksaan kini tidak hanya menargetkan pelaku yang sengaja melakukan manipulasi, tetapi juga kesalahan kecil yang sering tidak disadari importir yang sebenarnya bermaksud patuh.
2025.11.09
Sudah Masterlist, Kok Masih Ditahan di Pelabuhan?
Baca artikel ini

Sudah Masterlist, Kok Masih Ditahan di Pelabuhan?

Ketika Masterlist Tidak Lagi Jadi Jaminan Kelancaran Impor
Banyak importir merasa aman begitu mendapatkan fasilitas masterlist dari BKPM atau Kementerian Investasi.
Logikanya sederhana: kalau sudah dapat pembebasan bea masuk dan PPN, berarti semua urusan impor pasti lancar.

Namun sejak pemerintah memberlakukan paket regulasi baru — Permendag 16 hingga 24 Tahun 2025 — mulai 29 Agustus 2025, asumsi itu tidak lagi benar.